Peletakan Batu Pertama oleh Bupati Tebo (Dr.H. Sukandar S.Kom.,M.Si ) ...

iseng doang

magic camera

TUNJANGAN PERANGKAT DESA MENINGKAT

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada 4 hal yang menjadi pertanyaan para perangkat desa, yakni penghasilan tetap perangkat desa, masa jabatan, status tanah bengkok, kesejahteraan termasuk didalamnya terkait BPJS.

“Tanggal 30 Desember kami menghadap Gubernur, setelah itu Gubernur menghendaki ada pertemuan besar Bupati dan PPDI se Jateng dihadrkan pula Dirjend PMD diskusi implementasi UU Desa,” kata Budi Kristianto Sekjen Perasatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jateng saat menyampaikan sambutan pada acara HUT PPDI tingkat Kab. Blora di pendopo rumah dinas Bupati, Rabu (14/1).

Lanjutnya, PPDI diminta menyampaikan daftar inventaris yang dihadapi. Pada tanggal 8 Januari, jelasnya PPDI menghadap Gubernur dalam hal ini diwakili Asisten I dan Kepala Biro Pemerintahan.

Keempat hal yang disampaikan yakni agar penghasilan kepala desa serendah-rendahnya UMK, namun demikian implementasi di masing-masing daerah berbeda karena keterbatasan anggaran. Hanya ada 3 kabupaten yang memberlakukan serendah-rendahnya UMK, yakni Boyolali, Magelang dan Wonogiri. Untuk status tanah bengkok tetap digunakan gaji kepala desa atau perangkat desa. Sedangkan terkait kesejahteraan perangkat desa juga mendapatkan jaminan kesejahteraan dan jaminan lainnya yang sah termasuk jaminan kesehatan yang diintegrasikan dengan BPJS.

Bupati Blora Djoko Nugroho mengungkapkan Tahun ini ADD Kabupaten Blora sebanyak 120 milyar lebih untuk 271 desa termasuk tunjangan perangkat desa. Menurutnya, ideal  Penghasilan kepala desa paling tidak dua kali UMR. Sekretaris 70 persen dari gaji kepala desa atau minimal sama dengan UMR.

“Itu baru tunjangan tetap belum lagi bengkok seperti biasanya. UMR Kabupaten Blora Rp. 1.180.000,- lebih besar dari Grobogan, Rembang, Ngawi dan Jepara,” ungkapnya.

Namun demikian Kokok panggilan akrabnya mengingatkan setelah kesejahteraan meningkat kewajibannya sebagai abdi masyarakat juga harus lebih semangat.

Ketua DPRD Kab. Blora, Bambang Susilo mengatakan APBD Blora masih dalam tahap membuat RKA ditingkat SKPD, selama kurun waktu 12 hari harus selesai sehingga tanggal 19 Januari bisa dilakukan penetapan paripurna RAPBD. Jika tidak selesai maka belum bisa penetapan APBD.

Menanggapi harapan PPDI Kabupaten Blora terkait BPJS, bisa dikonsultasikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blora apakah masih bisa disisipkan, namun demikian ingatnya, kaitannya anggaran bahwa kebutuhan daerah luar biasa maka perlu penyesuaian. (DPPKKI Kab. Blora)

pemberdayaan masyarakat

yang dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan

kewenangan, kemampuan sumber daya, dan karakteristik desa

.

Bahwa untuk memperkuat peneyelenggaraan pemerintahan desa dan

pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka

desa harus ada Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan

demokrasi

yang

berkedudukan

sebagai

unsur

penyelenngara

pemerint

ahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawartan Desa agar dapat melaksan

a

kan fungsi,

wewenang, hak dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa dan

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka

Peraturan Dae

rah ini perlu mengatur tentang

k

edudukan dan

k

eanggotaan BPD;

p

ersyaratan Anggota BPD;

m

ekanisme

m

us

yawarah

dan

m

ufakat

p

ene

tapan Ang

gota BPD

,

p

eresm

ian dan

p

elantikan Anggota

BPD

, f

ungsi dan

w

ewenang BPD

,

h

ak,

k

ewajiban dan

l

arangan BPD

,

a

lat

k

elengkapan BPD

,

p

emberhentian Anggota BPD

,

p

enggantian

a

ntar

w

aktu

Anggota dan Pimpinan BPD

,

p

engaturan

t

ata

t

ertib dan

m

ekanisme

k

erja

,

t

atacar

a

m

enggali,

m

enampung dan

m

enyalurkan

a

spirasi

m

asyarakat;

h

ubungan

k

erja;

k

euangan dan

a

dministratif serta

t

indakan

p

enyidikan

terhadap Anggota BPD.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

15

P

asal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf

a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat

gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara

inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar

Negara se

rta tidak pernah melanggar Undang

-

Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang

mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang

-

Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c s/d hu

ruf m

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik

:

Kata

-

kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA

TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :

Kata

-

kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :

Kata

-

kata Demi

Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA.

16

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal

12

Cukup jelas

Pasal

13

Huruf a s/d huruf f

Cukup jelas

Pasal

14

Huruf a s/d huruf b

Cukup jelas

Pasal

15

Huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

Pasal

16

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Pasal

17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pernyataan melanggar sumpah/janji ditetapkan dengan

Keputusan Pengadilan.

Pasal

18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yan

g dimaksud dengan Bidang, sekurang

-

kurangnya terdiri

dari Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (

2

)

s/d ayat (5)

Cukup jelas

17

Pasal

19

Ayat (1)

s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal

20

Ayat (1)

s/d ayat (3)

Cukup jela

s

Pasal

21

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal

22

Cukup jelas

Pasal

23

Cukup jelas

Pasal

24

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal

2

5

Ayat (1) s/d ayat (

2

)

Cukup jelas

Pasal

26

Ayat (1) s/d ayat (

3

)

Cukup jelas

Pasal

27

Cukup jelas

Pas

al

28

Cukup jelas

Pasal

29

Ayat (1) s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal

3

0

Cukup jelas

Pasal

31

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat

-

rapat BPD

yang membahas

dan memutuskan kebijakan yang bersifat

p

risnsip dan strategis bagi kepantingan masayarakat desa seperti

usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman

.

18

Ayat (6)

Rapat terbuka seperti :

a.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

b.

Usul pengangkatan Kepala Desa

c.

Pemilihan Pimpinan BPD

;

d.

M

enetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

;

e.

Penetapan Peraturan Desa

;

f.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

;

g.

Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai

;

h.

Kebijakan tata ruang

;dan

i.

Hal

-

hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak,

memuat larang

an dan kewajiban kepada masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal

32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan sejajar dengan

Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan

bukan

merupakan bagian darai Pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah

dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Desa wajib

saling mengho

rmati, bantu membantu, saling m

engisi

guna

tercapainya penyelenggara

an

Pemerintahan

Desa yang efesien dan

efektif serta tercapainya kesejahteraan desa.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

19

Ayat (

3

)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan

pemeberitahuan lisan melalui alat komunikasi

.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN L

EMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR

15